CLS NEWS.CO.id — BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi).
Program tersebut bertujuan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan program PESIAR dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah setempat.
Hal itu guna mencapai target minimal 98% penduduk terdaftar sebagai peserta JKN sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.
Ghufron menyebut capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui program JKN selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat desa.
Salah satunya adalah ‘Desa Peduli Kesehatan’ yang mencakup 15 program prioritas, di antaranya BPJS Kesehatan harus mampu mencakup 100% populasi desa sebagai peserta JKN.
“Program Pesiar tersebut juga dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan program JKN,” terangnya, seperti dikutip dari laman resmi purbalinggakab.go.id, Kamis (31/8/2023).
Yang mana menginstruksikan kepada 30 kementerian/lembaga termasuk bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing
Oleh karena itu, BPJS Kesehatan bersinergi dengan beberapa pihak untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi peserta JKN hingga di tingkat desa dan kelurahan melalui kegiatan Pesiar.
Pihak-pihak tersebut meliputi Kemenko PMK, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi (PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri.
Di sisi lain, Kementerian Desa dan PDTT juga menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022.
Permen tersebut menginstruksikan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi terkait program JKN di masyarakat desa.
Ghufron menuturkan nantinya Agen Pesiar yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa akan membantu melakukan pemetaan data penduduk di desa tertentu.
Kemudian juga melakukan penyisiran wilayah berdasarkan hasil pemetaan serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat desa.
Setelah itu, hasil dari advokasi akan menjadi dasar untuk pendaftaran peserta JKN.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah menjalankan pilot projek di 126 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Ghufron tetap optimis dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, program Pesiar mampu mendorong percepatan capaian UHC demi memberikan perlindungan kesehatan seluruh penduduk di tingkat desa.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyebut anggaran negara telah mengalami peningkatan 20 persen dan dialokasikan untuk masalah kesehatan.
Menurutnya, hal tersebut akan berdampak positif bagi penyediaan jaminan sosial di bidang kesehatan melalui program JKN.
Ia mengatakan tujuan keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan muncul pada SDGs Desa.
Artinya, kata dia, BPJS Kesehatan harus dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, khususnya warga desa yang masih miskin.
Di samping itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengapresiasi atas upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan.
Karena melalui program Pesiar, BPJS Kesehatan telah menjangkau penduduk di desa untuk menjadi peserta JKN.
Ia menegaskan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Jombang berkomitmen untuk melakukan percepatan jumlah cakupan kepesertaan program JKN sesuai dengan yang telah direncanakan pada RPJMN di tahun 2024.
Untuk itu, ia berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan kecamatan, kelurahan serta pemerintah desa agar dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan.
Supaya pencapaian dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC Desa ataupun kelurahan di Kabupaten Jombang.
(Tar/Ms).
