CLS NEWS COM.LUWU UTARA. “Ancaman bencana banjir bandang merupakan momok menakutkan dan setiap saat mengintai keselamatan masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang wilayahnya terdapat Delapan aliran sungai besar.
Dari ke Delapan sungai besar itu, Sungai Baliase dan Sungai Rongkong yang miliki panjang alirannya hingga capai sekitar 100 km dan melintasi area perkebunan dan pertanian warga serta melalui kawasan pemukiman penduduk di sejumlah wilayah desa di beberapa kecamatan.
Sejak dahulu, sejumlah aliran sungai tersebut kerap datangkan bencana banjir lantaran Luwu Utara masuk dalam wilayah beriklim tak menentu, musim hujan panjang dengan intesitas curah hujan tinggi.
Saat masih tergabung dalam wilayah Kabupaten Dati II Luwu, Sungai Rongkong telah beberapa kali datangkan banjir bandang yang menelan korban jiwa dan materil yang tak sedikit.
Terparah, bencana banjir bandang Sungai Rongkong terjadi sekitar tahun 80-an. Peristiwanya tepat pada malam hari raya lebaran kala itu. Gemuruh derasnya arus air sungai dari hulu datang menyapu pemukiman warga yang berada di Dusun Monto, Desa Tulaktallu dan rumah warga di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang.
Bahkan bencana banjir bandang itu selain menelan korban jiwa dan materil yang tak sedikit, juga memutuskan jembatan sabbang yang menjadi akses utama penghubung jalan Trans Sulawesi.
Tak hanya itu, pada pertengahan tahun 1998, bencana banjir bandang kembali terjadi di sepanjanjang aliran Sungai Rongkong dan menghanyutkan sejumlah rumah warga di Dusun Kanan Desa Parara dan rumah warga yang berada dibantaran sungai di Desa Sabbang.
Bahkan banjir bandang kali ini merendam sebagian besar wilayah di tiga kecamatan, Baebunta, Baebunta Selatan, dan Kecamatan Malangke selama Dua pekan dengan ketinggian air mencapai 1,5 m serta memutus sejumlah akses jalan dan jembatan yang jadi penghubung trans sulawesi.
Pada 1999 dimekarkannya Kabupaten Luwu Utara, penanganan bencana banjir menjadi salah satu skala prioritas pembangunan dan masuk dalam agenda RPJMD dan RPJPD Kabupaten Luwu Utara.
Hal itu ditandai dengan dibangunnya sebuah tembok memanjang pada aliran Sungai Rongkong di Desa Malimbu yang bertujuan mengantisipasi banjir di masa kepemimpinan Bupati Luwu Utara HM Luthfi Andi Mutty bersama wakilnya Arifin Junaidi.
Namun bangunanan yang menghabiskan anggaran daerah cukup besar itu tak bertahan lama, lantaran jebol setelah dihantam derasnya arus aliran sungai saat banjir datang menerjang bangunan tersebut hingga ambruk.
Memasuki priode pemerintahan Bupati Luwu Utara, H. Arifin Junaidi dan wakilnya Indah Putri Indriani, tentunya melanjutkan program pembangunan daerah terkait penanganan masalah aliran sungai yang kerap hadirkan bencana banjir.
Kala itu, kondisinya cukup memprihatinkan karena bencana banjir yang terjadi setiap tahun di sejumlah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Hal itu tentu mengundang aksi demo ke gedung DPRD oleh masyarakat dari Kecamatan Sabbang yang meminta Pemkab Luwu Utara segera lakukan normalisasi sungai.
Dengan anggaran terbatas Pemkab Luwu Utara lakukan pengerukan aliran sungai dan perbaikan kawasan hutan di hulu sungai sambari mengatur taktik untuk dapat kucuran anggaran penangan bencana banjir dari pusat.
Saat itu, kita teringat upaya dari Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi untuk melobi anggaran penanganan banjir Sungai Rongkong sampai harus melibatkan Anggota DPR-RI dari PKS asal Luwu Utara.
Sementara Wakil Bupati, Indah Putri Indriani didampingi Suaib Mansur mendapat tugas lain, upayakan lobi penangan banjir melalui proses Pengelolaan DAS Terpadu DAS Rongkong melalui jalur Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Akhirnya usaha tersebut menemui titik terang pada rencana Kementrian Pekerjaan Umum Direktoral Jendral Sumber Daya Air, Satker Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang untuk membangun bendungan dan jaringan irigasi pada Proyek Strategis Nasional.
Hal itu terungkap pada 2013 lalu, melalui Asisten II Luwu Utara, Suaib Mansur mengakui bahwa Tim Pemkab Luwu Utara melalui Wakil Bupati, Indah Putri Indriani sedang lakukan proses tahap perencanaan Proyek Strategis Nasional untuk pembangunan Bendung di Sungai Baliase dan Sungai Rongkong dengan menjabarkan informasi ke pemerintah pusat terkait dengan kelayakannya.
“Saat ini kita sedang lakukan Visibility Study ke pemerintah pusat terkait rencana proyek pembagunan bendung di Sungai Rongkong dan Sungai Baliase. Kita sangat berharap bisa gol. Apabila terakomodir maka sesuai jadwal tahapan pada tahun 2017-2018 mendatang, kita sudah harus lengkapi persyaratan dan menyerahkan detail desain serta Amdalnya,” kata mantan plt Kadis PU Luwu Utara kala itu.
Memasuki priode pemerintahan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani dan wakilnya Muh Thahar Rum, sejak diawal tahun pemerintahan, terfokus pada Proyek Strategis Nasional pembangunan jaringan D.I. bendung Baliase dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Pelaksanaan konstruksi pembangunan bendung dan jaringan irigasi Baliase, dimulai awal 2016 dan pada 2017 tim persiapan pengadaan tanah Prov. Sul-Sel bekerjasama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKP2) Luwu Utara menyelenggarakan konsultasi publik jaringan D.I bendung Baliase.
Kegiatan tersebut sebagai bentuk sosialisasi tahapan persiapan dari 4 tahapan yang mesti dilalui, yaitu tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil pekerjaan.
Pada 2018 lalu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo lakukan peresmian awal ‘Soft Louncing’ yang menandai rampungnya 100 persen bangunan konstruksi bendung utama. Sementara bangunan intake (bangunan penyadap air) dengan jalur distribusi irigasi, rampung selesai pada tahun 2019.
Pada 2020 ini Bendung Baliase ditargetkan sudah beroperasi dan akan mengairi 20 ribu hektare sawah di Kabupaten Luwu Utara. Produksi padi diperkirakan menghasilkan senilai Rp 1,7 triliun per tahun dengan asumsi satu hektare menghasilkan Rp 75 juta setahun.
“Progres pembangunan sudah mencapai 96 persen dan di targetkan 2020 ini beroperasi. Kita berharap setelah Bendung Baliase, pemerintah juga akan melaksanakan secepatnya pembangunan Bendung Sungai Rongkong sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita Sulsel menjadi lumbung pangan nasional,” jelas Bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Lalu bagaimana tentang adanya penolakan segelintir warga atas rencana pembangunan Bendung Sungai Rongkong ?”…..
