Goresan Pena Sakti ” Opu LAM” Memaparkan Pada Tulisannya yang Berjudul Jangan Jatuh Dua Kali ke Lubang Yang Sama Ini *Akar Masalah*
CLS News.id — Puncak Indah Marobo — BANUA BELA — OPU LAM Dalam 2 hari, tulisanNya berjudul: jangan jatuh dua kali ke lubang yg sama, mendapat 68 komentar dan 500 tanggapan.
Saya berterimakasih untuk itu. Dan saya mohon maaf tidak menggapi satu per satu.
Dari sekian komentar, saya tertarik dgn info dari Onal Masam. Disebutkan bahwa belanja pegawai 2025 sebesar 654 M. Sementara DAU 630 M.
Jika info ini benar maka dapat saya katakan inilah sumber masalahnya.
1. Jumlah pegawai yg melampaui batas kewajaran. Belanja tetap (belanja pegawai) jauh di atas DAU. Sangat tidak masuk akal.
2. Saya tidak tahu apakah rekrutmen pegawai, terutama tenaga honorer dan P3K yang membengkak sedemikian rupa setiap ada pilkada benar2 berdasarkan analisa beban kerja. Jika tidak, maka itu adalah tindakan ugal2an. Semata mata karena pertimbangan politik. Yakni kepentingan elektoral. Honorer dan P3K direkrut dari timses dgn tugas utama mencari suara.
3. Jika perkiraan saya benar, maka saya ingatkan bahwa kepala daerah adalah pejabat pembina kepegawaian di daerahnya. Dia yg paling bertanggung jawab mulai dari rekrutmen hingga pemberhentian pegawai. Jadi, jika rekrutmen tidak berdasarkan analisa beban kerja yg membuat beban anggaran pegawai melampaui kemampuan fiskal daerah (DAU), maka dia sungguh tidak paham tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Yakni 1) untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. 2) untuk meningkatkan daya saing daerah.
Bagaimana mungkin kedua tujuan itu dapat tercapai jika dana yg dapat digunakan untuk itu habis dipakai membayar gaji pegawai.
4. Maka yg terjadi kemudian adalah pemda sibuk mengurus diri sendiri dan abai mengurus rakyat. Jadi jangan heran jika daerah itu berkubang dalam kemiskinan. Pelanan publiknya parah.
Lantas apa solusinya?
1. Perlu tindakan luarbiasa (extra ordinary). Out of the box. Tidak cukup dgn tindakan biasa2. Sekedar omon2. Bukan bekerja apa adanya (business as usual).
Caranya: 1) lakukan analisa beban kerja untuk mengetahui apakah struktur organisasi (SKPD) sudah sesuai atau mungkin ada yg harus dimerger. 2) lakukan rightsizing atau downsizing. 3) lakukan uji kompetensi atas seluruh pejabat. Lebih baik lagi jika dilakukan terhadap seluruh pegawai yg potensial utk dipromosikan ke jenjang lebih tinggi. Tujuannya ada dua. Pertama, utk mengetahui apakah penempatan pejabat sudah the right man in the right place. Kedua, sebagai talent pool. Yakni tersedianya data pegawai yg dapat digunakan pada saat akan dilakukan mutasi atau promosi.
Sekedar informasi, tahun 2006 pemda Lutra bekerjasama dgn LAN Jakarta melakukan uji kompetensi terhadap seluru pejabat struktural eselon IV hingga eselon II. Mencakup tes kompetensi dasar. Tes kompetensi umum. Tes kompetensi teknis. Dan tes psikologi. Hasilnya ada 3 katagori. 1) pejabat yg kompetensinya di bawah standar kompetensi. 2) kompetensinya sesuai standar. 3) di atas standar kompetensi.
Yg nilainya di atas standar kompetensi umumnya menonjol dalam hal kemampuan membangun kerjama dan inspiring. Cepat menemukanali masalah dan mampu memecahkan masalah.
Sebagai informasi, mereka yg pergi berkarir di luar Lutra adalah yg nilainya di atas standar kompetensi. Ada Kasim Alwi yg sempat dua kali menjabat eselon 2 di provinsi. Terakhir sekda Kota Palopo. Ada Nasruddin yg jadi sekda Barru. Terakhir wakil bupati. Ada Andi Eviana yg sdh dua kali menjabat eselon 2 di BNPB. Ada Hamzah Jalante sempat menjadi kepala BAKD Kota Palopo. Dia berhasil menyehatkan keuangan kota Palopo yg sebelumnya (5 tahun berturut-turut) mendapat opini disclaimer BPK. Saat ini berkarir di IPDN Kampus Sulsel di Makassar. Ada Andi Mchmud Rompegading yg masih aktif sebagai tenaga akreditasi kemenkes yg melakukan akreditasi RSUD2. Ada Surwanda yg menjadi konsultan di perusahaan tambang di Sultra. Itu beberapa nama yg saya tahu. Mungkin ada lagi yg lain.
Sayang, belakangan, hasil uji kompetensi ini tidak lagi menjadi acuan dalam mutasi dan promosi.
Yg terjadi adalah mutasi dan promosi didasarkan pada kedekatan. Maka yg berkembang kemudian adalah ilmu pendekatan dan cari muka. “Saya tidak butuh orang pintar dan kompeten. Yg saya butuh adalah orang loyal”. Itu prinsip yg saya dengar. Pemimpin yg berpendapat seperti ini pasti tidak paham arti loyalitas dlm birokrasi.
Dalam birokrasi, loyalitas itu pada organisasi. Bukan pada orang. Artinya, mereka yg loyal adalah yg mampu berkerja baik untuk mencapai tujuan organisasi.
Ketika loyalitas diartikan lain, bukan pada organisasi tapi pada orang, maka organisasi dikorbankan demi orang. Dengan birokrasi yg demikian sudah dapat dipastikan yg terjadi adalah rakyatnya tak terurus. Coba tanyakan kepada petani, adakah pembinaan terhadap kelompok tani. Pernahkah mereka menerima bantuan dari pemda. Pelayanan RSUD buruk. Obat tak tersedia sementara utangnya membengkak. Mencapai 19 M. Sampah berserakan menebar bau tak sedap. Sampah tak terangkut karena mobil sampah tak ada solar. Yg lebih parah, TPS ada di sekitar kantor bupati. Itu sekedar contoh betapa buruknya pelayanan publik. Ingat, kehadiran pemerintah itu hakekatnya adalah memberi pelayanan. Rumah sakit dan kebersihan adalah etalase dari pelayan pemerintah. Maka ketika pelayanan rumah sakit dan pelayanan kebersihan suatu daerah buruk, dapat dipastikan bahwa pelayan publik di kantor2 pasti buruk.
Selamat bekerja pemerintahan baru Luwu Utara.
Sebagai warga Lutra, saya sangat berharap dan mendoakan semoga sebagai pimpinan baru kami, dapat membuat Lutra kembali ke jalan yg benar. Semoga(by.Opu LAM)
(Tim: CLS NEWS.id)
